TOUNA- Kepala Seksi Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Tojo Una-Una, Masdin mewakili Kepala Kantor hadiri sosialisasi rencana pembangunan SUTT 150 KV Toili-Ampana.
kegiatan tersebut berlangsung di ruang Rapat Kantor Bupati, Selasa (9/9/2025), yang di buka langsung oleh Bupati Touna, Ilham Lawidu didampingi Wakil Bupati Hj. Surya Lapasiri.
Turut hadir Pj. Sekda Touna Alfian Matajeng, Kejari Touna, Kapolres Touna Kepala PLN Unit Pelaksana Proyek Sulawesi Tengah, Pimpinan OPD lingkup Pemkab Touna, Para Camat, Lurah, Kepala Desa serta tamu undangan lain.
Bupati Touna, Ilham Lawidu dalam sambutannya mengucapkan selamat datang kepada seluruh Manajemen PLN Persero Sulawesi Tengah di Kabupaten Tojo Una-Una. Semoga ini adalah hal yang baik dengan dilaksanakannya pertemuan pada hari ini.
"Hari ini kami Pemerintah Daerah bersama jajaran dan Forkopimda memperlihatkan bahwa kami betul-betul serius, karena PLN ini adalah kebutuhan pemerintah, kebutuhan masyarakat yang tidak bisa tidak ada penerang untuk kemajuan daerah kita," ucap Bupati.
Bupati katakan, melalui kesempatan ini kami menitipkan pesan kepada pimpinan baik itu yang di Palu, Luwuk maupun yang di Manado dan Jakarta bahwa harapan kami program listrik yang dari Toili yang akan di rencanakan akan masuk di Tojo Una-Una agar betul-betul bisa maksimal. Sehingga di Kabupaten Touna mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya.
"Kami dari Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Touna menyambut baik apa yang telah di sampaikan Kepala PLN, baik proses pelaksanaannya di lapangan maupun dalam pembebasan lahan,"pesannya.
Menurutnya, kami Pemerintah Daerah sangat mendukung penuh apa yang menjadi program PLN, mudah-mudahan ini bisa lebih cepat dari pada target yang di tentukan.
"Tadi disampaikan bahwa targetnya sampai 2027 mulainya dari 2025 ini, kami berharap agar tidak sampai di tahun 2027 PLN bisa kita nikmati bersama," tuturnya.
Ia menegaskan, PLN adalah BUMN yang berhubungan langsung dengan Pemerintah Daerah, kami adalah mitra. Tetapi begitu ada permasalahan dengan listrik yang di sikat itu adalah Pemerintah Daerah.
"Bahkan ada masyarakat yang menyampaikan di media sosial kalau Bupati tidak mampu mengurus PLN lebih baik mundur, sampai begitunya masyarakat dengan PLN. Mengapa.? karena memang listrik ini adalah salah satu kebutuhan dasar masyarakat dan sangat bermanfaat," tegasnya.
